KOTAKU, PENAJAM-Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten PPU periode 2020-2023. Bertempat di Gedung Graha Pemuda Km 9 Kecamatan Penajam, Kamis (17/12/2020).
Dalam sambutanya AGM mengatakan, kepengurusan DPD KNPI PPU 2020-2023 memiliki makna yang penting, lebih-lebih bila dikaitkan dengan kondisi kekinian Kabupaten PPU yang sedang memacu pembangunan segala sektor. Ia pun mengingatkan dengan ditunjuknya Kabupaten PPU sebagai Ibukota Negara yang baru, maka semua pihak khususnya generasi muda perlu untuk terus menerus menjalin kekompakkan dan kebersamaan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan untuk kelangsungan pembangunan di daerah ini.
“Maju mundurnya daerah yang dicintai bersama ini terletak di tangan kalian, karena itulah bangunlah daerah ini dengan kreativitas dan aktivitas yang berguna dengan tidak merusak norma-norma sosial, hukum, pergaulan dan tidak merusak alam lingkungan yang sudah ada,” kata AGM.
Dikatakan AGM, potensi yang ada pada diri pemuda perlu senantiasa dikembangkan secara terus menerus, agar apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten PPU agar pemuda menjadi tumpuan dalam meneruskan dan menyukseskan program pembangunan benar-benar menjadi kenyataan.
“Sebagai generasi muda, saudara akan menerima tanggungjawab dalam perjuangan dan kepemimpinan generasi tua. Dengan demikian, diharapkan kinerja dan hasil karya yang dimiliki dapat segera menunjang pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita untuk membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” lanjutnya.
Selain itu AGM kembali mengingatkan, Peraturan Bupati (Perbup) dengan No 22 Tahun 2019 untuk mengatur pengawasan dan pengendalian transaksi jual beli tanah di wilayahnya menyikapi rencana pemindahan IKN. Seperti diketahui Jakarta sebagai ibukota di mana penduduk asli yakni suku Betawi makin lama semakin hilang dan terpinggirkan karena faktor kebiasaan salah satunya menjual lahan.
“Saya mengeluarkan Perbup agar tidak banyak makelar tanah yang mengambil keuntungan besar dari negara. Apalagi itu orang luar atau orang asing. Ini juga sesuai intruksi Presiden RI Joko Widodo. Dengan terbitnya Perbup ini generasi muda khususnya KNPI bisa mengawal penduduk asli Kabupaten PPU. Melihat waktu terus berjalan tentu semua tidak ingin menjadi penonton di kemudian hari,” pungkasnya. (*)
