KOTAKU, PENAJAM-Tidak berlebihan rasanya bila menyebut Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tanah yang berkah. Seperti diketahui PPU bersama Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Ibu kota Negara (IKN) Republik Indonesia masa depan usai ditetapkan Presiden RI Joko Widodo 26 Agustus 2019 lalu.
Terkait itu, Bupati PPU H Abdul Gafur Mas’ud (AGM) mengatakan rencananya, letak Istana Negara yang baru ada di Kabupaten PPU, oleh karena itu pihaknya telah mempersiapkan segalanya jauh-jauh hari. Baik itu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual Beli dan Peralihan Hak Tanah, Inrastruktur pendukung IKN Baru maupun memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Harus bersyukur atas keberkahan yang diberikan Allah SWT. Manfaatkan situasi ini agar kemudian hari tidak menjadi penonton di kampung sendiri, saya jauh-jauh hari telah membuat Perbup Pengendalian Transaksi Jual Beli dan Peralihan Hak Tanah dan ini membantu negara ini agar tidak banyak makelar tanah yang mengambil keuntungan besar apalagi itu orang luar atau orang asing,” jelas AGM.
Dikatakan AGM dengan terbitnya Perbup, dapat mengawal penduduk asli Kabupaten PPU dan tentu saja punya penerus atau keturunan. Yang terpenting, tidak menjadi penonton kemudian hari. Perbup yang mulai berlaku saat ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat. Selanjutnya, masyarakat diharapkan tidak semena-mena menjual lahan. Kalaupun hendak dijual, sepengatahuan kepala daerah.
“Kabupaten punya tata ruang yang nantinya tidak seperti kota besar lainnya, contohnya Singapura mempunyai penataan kota yang bagus tapi tidak mempunyai ketahanan pangan. Kami ingin PPU ketahanan pangannya bagus SDM yang bagus dan ekonominya juga bagus, itulah alasan saya mengeluarkan Perbup,” bebernya.
Selain itu AGM menambahkan bidang infrastruktur pendukung, tahun 2021 sebanyak 12 rencana proyek multiyears (proyek tahun jamak) untuk dua tahun anggaran di Kabupaten PPU baik itu pembangunan jalan, karena Pemkab PPU berkomitmen menuntaskan coastal road yang sudah lama mangkrak pada tahun 2020.
“Selain jalan, tahun ini kami juga telah mengganggarkan pembangunan Anjungan Pelabuhan Penyeberangan Speedboat dan kapal klotok dan pembangunan tower setinggi 150 meter dan yang terkahir pembangunan terowongan bawah laut yang akan menghubungkan Pulau Balang ke Penajam dan diperkirakan kedalamannya 10 meter dan panjangnya mencapai 1 Kilo meter untuk menyambut IKN,” tambahnya.
Selain pembangunan Infrastruktur pendukung Pemerintah Kabupaten PPU menanggung iuran seluruh masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui program Peserta Bantuan Iuran (PBI) APBD sejak 2019 lalu hingga saat ini. Bahkan telah telah mengalokasikan anggaran pengadaan seragam sekolah gratis untuk peserta didik baru dari tingkat PAUD hingga SMA dan SMK baik negeri maupun swasta. Tahun ini juga, gaji tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, naik menjadi Rp3,4 juta atau setara upah minimum kabupaten (UMK).
“Saya tidak ingin cari muka, pencitraan atau ingin viral tetapi tujuan saya hanya untuk untuk memanusiakan manusia dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat PPU maupun bangsa Indonesia,” pungkasnya. (Advertorial/Diskominfo PPU)
