KOTAKU, PENAJAM-Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dibuat kesal. Ia pun menegaskan tidak lagi mengurusi penanganan Covid-19. Pasalnya penanganan Covid-19 dinilai hanya menimbulkan masalah hukum dan pemerintah daerah kerap terpojokkan.
“Tahun ini, bulan ini (Juni 2021, Red), saya menyatakan menarik diri dari mengurusi yang namanya corona. Mulai dari pengadaan dan penanganan serta lain-lain,” tegas AGM usai mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 di DPRD, Selasa (29/6/2021).
AGM mencontohkan, pengadaan empat unit chamber atau bilik disinfektan untuk kendaraan senilai Rp2 miliar. Belakangan menimbulkan masalah bagi kepala daerah tanpa melihat kondisi lapangan.
“Kami menyiapkan chamber namun jadi masalah. Padahal pengadaannya Maret 2020. Saat itu, harga masker saja Rp500 ribu per dos bahkan jutaan rupiah dari harga Rp50 ribu. Waktu itu kondisi pembatasan, (frekuensi) perkapalan, pesawat dan akomodasi lainnya kurang. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemi,” ujarnya.
Hal itu menyeret sejumlah pejabat terkait diperiksa.
Menurutnya, mengacu Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 karena Covid-19 hal yang bersifat Luar Biasa maka kepala daerah wajib menyelamatkan nyawa warganya. “Itu seperti perang, apapun dilakukan. Untuk itu dari tingkat presiden sampai ketua RT wajib mengedepankan urusan nyawa manusia dan warga lebih dulu, bukan masalah keuangan. (tapi) Saya selaku bupati (justru) diperiksa dan dipermasalahkan. Bahkan Kepala Dinas Kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti.
Oleh sebab itu saya menyatakan, mau itu statusnya (zona) hitam atau ungu, saya akan menarik diri. Karena saya tidak mau setiap tindakan penanganan Covid-19 (yang ditempuh) justru menjadikan bupati diperiksa dan dipermasalahkan,” sambungnya.
Saking kesalnya, bahkan AGM mengajak pemerintah kabupaten dan kota lainnya bersikap yang sama.
“Mereka yang memeriksa masalah keuangan penanganan Covid-19 harusnya menyadari bahwa negara (termasuk) daerah dalam keadaan genting dan extraordinary,” pungkasnya. (advertorial/diskominfoppu)
