KOTAKU, PENAJAM-Penanganan stunting di Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian serius Komandan Kodim (Dandim) 0913/PPU Letnan Kolonel Inf Arfan Affandi.
Ia berharap instansi vertikal di bawah komandonya, dapat bersinergi lebih jauh dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk mewujudkan program konkret yang menyentuh langsung persoalan masyarakat.
Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama dan berakibat gangguan pertumbuhan anak.
“Kami tentu ingin terlibat. Agar penanganan stunting di PPU lebih aktif, lebih agresif,” ujarnya, Senin (20/3/2023).
Menurutnya, program penanganan stunting telah dimandatkan oleh negara melalui program bantuan stunting Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kemudian disalurkan ke tingkat daerah melalui dinas terkait.
Dandim mengatakan, komitmen pemerintah itu kemudian dituangkan dalam bentuk dukungan nyata, mulai dari Presiden RI Joko Widodo bersama segenap pimpinan dari Panglima TNI, Kapolri hingga pimpinan tingkat daerah.
“Dari RI 1 saat di Mabes TNI sudah mendeklarasikan, bahwa jajaran tingkat atas hingga daerah, sampai dengan dandim sebagai bapak asuh stunting.
Nah ini harus ada tindak lanjutnya untuk mengurangi angka stunting,” katanya.
Hingga saat ini, Arfan berharap tindak lanjut itu dimulai dari inisiatif Pemkab PPU melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
“Kapan eksekusinya, kami siap mendampingi dan mengawasi. Karena sampai saat ini kami perlu memahami bagaimana mekanismenya,” ungkapnya.
Ia berharap sinergi dapat terjalin untuk mengawal program stunting PPU agar tepat sasaran.
Menurutnya, bantuan yang utama untuk menurunkan angka stunting di PPU bisa dilaksanakan melalui pekerjaan fisik dan non fisik.
Ia mencontohkan dengan membangun sarana dan prasarana yang representatif, serta sosialisasi pangan sehat yang wajib dikonsumsi para ibu yang sedang mengandung sampai melahirkan dan dilanjutkan dengan mekanisme asuh anak yang terukur.
“Sebaiknya program stunting dilaksanakan dengan menyesuaikan bentuk-bentuk bantuan,” katanya.
Dari informasi yang dia terima, saat ini telah dilaksanakan lelang pembangunan Puskesmas yang representatif bagi penanganan stunting untuk empat kecamatan di PPU, yang dapat diakses melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Dengan nomenklatur seperti itu, sudah semestinya agar kami, katakanlah badan pengawas dalam rangka membantu menurunkan angka stunting tersebut, dilibatkan. Sampai saat ini sejauh apa progresnya,” ucap Dandim.
Beberapa kegiatan lain yang bisa dilaksanakan, katanya, yakni dengan pembagian bantuan kepada masyarakat.
Baik berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan berupa barang kebutuhan pokok sarat gizi kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami bisa bantu misalnya dari sisi pendataan dan sebagainya. Misalnya dinas terkait melaksanakan program penyaluran bantuan, kami kawal melalui Babinsa atau Bhabinkamtibmas agar tepat sasaran,” imbuhnya.
Menurutnya, bantuan berupa barang akan lebih efektif karena bisa langsung dimanfaatkan masyarakat. Terutama berbentuk bahan pangan untuk membiasakan masyarakat mengonsumsi makanan bergizi.
“Ini terkait pola pikir masyarakat. Kami berupaya membiasakan mereka mengonsumsi pangan yang memiliki nilai gizi yang mencukupi,” katanya.
Arfan menyebut, angka stunting tertinggi di PPU ada di Kecamatan Sepaku.
“Dari sekitar 873 kasus di PPU, 400 kasus ada di Sepaku. Kami memahami kenapa paling banyak di Sepaku, karena secara geografis dan beberapa faktor lain,” ungkapnya.
Arfan mengaku sering menyampaikan hal ini kepada Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan stakeholder yang mempunyai kewenangan dan kepentingan, agar proses pembangunan IKN Nusantara melalui program fisik dan non fisik turut memperhatikan kondisi masyarakat yang ada di sekitar pembangunan tersebut.
“Supaya keinginan masyarakat untuk berkembang berjalan seiring dengan pembangunan,” pungkasnya. (*)
