Parlementaria

Silaturahmi Ramadan, Syahrudin Berharap Peran Media Percepat Pembangunan PPU

Syahrudin M Noor. (kotaku.co.id/ryan)

KOTAKU, PENAJAM-Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor mendorong peran aktif awak media untuk mempercepat pembangunan Benuo Taka.

Seperti disampaikannya saat menggelar Silaturahmi Ramadan 1444 Hijriah dengan awak media cetak maupun media siber, di Rumah Makan Pelangi, Petung, Selasa (18/4/2023).

“Kami ingin PPU cepat maju. Kalau tidak IKN (Ibu Kota Negara, Red) semakin maju, PPU semakin tertinggal,” ujar Syahrudin.

Ia menyoroti beberapa hal yang selama ini dibahas di DPRD. Misalnya terkait kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu mendapat perhatian serius.

Ia mencontohkan, kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang saat ini terbatas ruang lingkupnya, terkait pendataan jumlah tenaga kerja di IKN Nusantara beserta serapan tenaga kerjanya.

“Tidak adakah pantauan. Kalau memang diputuskan hal itu (kewenangan) Badan Otorita, ya disampaikan. Contoh bahwa ada regulasinya yang menyebutkan kami tidak boleh lagi memantau.

Karena banyak juga fluktuasi tenaga kerja di sana yang perlu pengawasan daerah,” urainya.

Menurutnya, kehadiran Badan Otorita IKN Nusantara memerlukan penjabaran lebih lanjut terkait peran daerah induk IKN.

Selain itu, juga perlu sosialisasi terkait kebijakan apa saja yang telah ditetapkan Badan Otorita IKN Nusantara, yang berhubungan dengan lahan milik warga.

Lantaran DPRD menerima banyak keluhan terkait persoalan tanah.

“Nah, perlu sekali agar rekan-rekan media memberikan pemahaman. Sama-sama lah turun langsung ke lapangan,” katanya.

Hal lain terkait kinerja OPD, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga menjadi perhatiannya. Sebab persampahan di Benuo Taka masih memerlukan solusi yang tepat agar pelaksanaan kegiatan DLH lebih terarah.

“Misalnya di Waru terkait persampahan. Kami juga butuh support rekan-rekan karena di PPU ini sudah harus ditata kelola persampahannya.

Saya harap di setiap kecamatan sudah ada tanah yang dibebaskan untuk pengelolaan sampah,” urainya.

Ia mengaku miris melihat kekecewaan warga Waru yang hampir saban hari mengeluhkan hal yang sama terkait persampahan.

“Sampai sekarang kan kasihan. Miris saya melihatnya, hari-hari orang datang ke tempat saya,” katanya.

Ia menyebut, sejauh ini telah memastikan dan mengawal anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persampahan.

Namun anehnya, DLH sebagai Leading Sector masalah ini mendapat respons penolakan program persampahan tersebut.

Penolakan tersebut disuarakan oleh pejabat setingkat camat hingga ketua RT.

“Masa sama-sama bagian pemerintah tidak kooperatif. Tidak satu visi.

Kami tahu bahwa Kepala UPT (Unit Pelaksana Tugas) ingin berlari kencang. Tapi ada pejabat-pejabat yang tidak bisa kami pahami, kenapa ada hal-hal seperti ini (penolakan),” ungkapnya.

Menurutnya, lahan persampahan di Babulu perlu dibebaskan dan dikelola lebih baik. Sampai saat ini, kata dia, sampah masih dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Setelah dikelola lebih baik, ia memastikan anggota DPRD akan memberi dukungan pengadaan mobil khusus sampah, seperti yang diterapkan di Makassar.

“Jadi sampahnya terbungkus rapi dan pembuangan akhirnya ada di Buluminung.

Kalau tidak ditata kelola sekarang, saya kira akan susah nanti saat bertambah jumlah penduduk dan volume sampahnya semakin banyak,” urainya.

Pun begitu dengan kinerja Dinas Pariwisata yang dinilai belum optimal, dalam menjalankan programnya untuk mengedepankan promosi destinasi wisata Benuo Taka.

“Saya kira rekan-rekan bisa memotret itu dalam rangka kerja sama. Untuk sama-sama mengawasi ini, agar bisa optimal,” pungkasnya. (*)

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top