KOTAKU, PENAJAM-Program Data Desa dan Kelurahan Presisi yang digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi proyek percontohan di Kaltim kini memasuki tahap monitoring, evaluasi dan pra- laporan oleh tim IPB University.
Kegiatan digelar di Hotel Royal Suite Balikpapan, Senin (29/1/2024). Sebelumnya, program tersebut telah disosialisasikan di PPU.
Dalam siaran pers yang disampaikan, Selasa (30/1/2024) disebutkan, kegiatan dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB Univerity Sofyan Sjaf, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Kaltim HM Syirajudin, Kadis PMPD Anwar Sanusi, Kadis Kominfo M Faisal, Kepala BKKBN Sunarto, camat, lurah dan kepala desa (Kades) Kabupaten PPU.
Melalui pra-pelaporan proses pelaksanaan program Satu Data untuk kali pertama di Kaltim, Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Kaltim yang menggandeng Kabupaten PPU untuk menjadi proyek percontohan di Kaltim dalam program Satu Data Desa dan Kelurahan Presisi.
“Sekalipun ini dalam proses pra-pelaporan oleh tim IPB University tetapi sudah mendekati sempurna, karenanya kami berterima kasih kepada Pemprov Kaltim yang sudah menjadikan PPU sebagai pilot projek.
Sehingga seluruh perangkat daerah bisa menggunakan Satu Data ini dalam melaksanakan program dan kegiatan,” ucap Makmur.
Lebih lanjut dia menerangkan, adanya Satu Data Presisi ini bisa menjadi pedoman bagi Pemkab PPU bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program 10 tahun termasuk mengecek yang sudah terlaksana dan yang belum.
Sehingga Satu Data ini menjadi Role Map yang nyata dengan kondisi kekinian yang terjadi di tengah masyarakat yang terintegrasi dalam Satu Data Presisi di Kabupaten PPU.
“Dengan data yang presisi, dapat direncanakan pembangunan dengan lebih baik, mengidentifıkasi potensi yang dapat dikembangkan dengan mekanisme perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat.
Khususnya tingkat desa dan kelurahan termasuk mempermudah dalam idetifikasi persoalan yang ada di tengah masyarakat,” sebutnya.
Persoalan yang dimaksud meliputi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), penggunaan dana desa, identifikasi dalam penurunan stunting, pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pariwisata dan seluruh program lain yang nerujuk dalam Satu Data Presisi.
Terlebih lagi, Makmur mengatakan terkadang semangat membangun tetapi tidak disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan di tengah masyarakat.
“Makanya ada beberapa yang mangkrak padahal bukan itu yang dibutuhkan, inilah fungsi dari Satu Data Presisi bisa dilihat hal terpenting pembangunan itu berkesesuaian dengan potensi, kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Apalagi kini PPU sudah menjadi daerah yang bersanding dengan IKN,” tegasnya.
Karenanya, dia meminta dan mengimbau kepada seluruh pelaksana pemerintahan di Kabupaten PPU dan bersama unsur terkait untuk bersama-sama bertransformasi dalam melaksanakan program pembangunan daerah dengan berbasis data akurat presisi sehingga pembangunan di Kabupaten PPU tidak tertinggal jauh seiring pembangunan dan transformasi IKN Nusantara saat ini. (*)
