KOTAKU, PENAJAM-Digitalisasi ternyata tidak selamanya memudahkan pekerjaan masyarakat. Hal inilah yang dialami petani pangan di Kecamatan Waru yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk, melalui proses digital.
Keluhan para petani ini disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Sujiati.
Sujiati menjelaskan, penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem digital, yakni menggunakan kartu tani rupanya tidak berjalan baik.
“Hari ini banyak kios penyaluran pupuk subsidi yang mengundurkan diri. Dengan alasan terlalu ribet,” ujarnya, ditemui di Gedung DPRD PPU, Senin (13/3/2023).
Program kartu tani merupakan inovasi yang diinisiasi Kementerian Pertanian untuk mengefisienkan pendistribusian pupuk bersubsidi, dengan tujuan hanya petani kecil yang menjadi sasaran pemberian subsidi atau bantuan.
Namun sayangnya, proses digital itu dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan para petani di daerah. Lantaran hampir 50 persen petani di PPU, usia paruh baya dan gagap teknologi.
“Petani ini mendapat pupuk subsidi jagung, tapi namanya orang tua yang kadang salah pencet sampai tiga kali, kartunya terblokir. Ribet, harus diurus lagi kartunya ke bank,” urainya.
Menurutnya, pengurusan administrasi untuk membuka blokir kartu tani bukanlah perkara mudah bagi petani.
Jadi berdasarkan keluhan para petani, banyak yang menginginkan program kartu tani dihapus dan kembali menggunakan sistem pembelian pupuk subsidi secara manual.
“Nah harapannya kembali manual sesuai dengan yang dibutuhkan petani.
(pengelola) Kios pun mengeluh lantaran hasil penjualan sedikit karena keuntungannya sudah ditentukan oleh pemerintah, tapi untuk melayani satu orang petani saja, bisa lebih dari setengah jam,” katanya.
Sujiati pun menanggung beban yang dipikul para petani. Sebab Sujiati yang akhirnya diminta pertolongan untuk mengurus kartu-kartu tani yang terblokir.
“Itu ada 30-an kartu tani. Ini saya mau ke bank,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan, pupuk yang mendapat subsidi antara lain, jagung, cabe, padi dan tanaman hortikultura.
“Nah saat petani mendapat pupuk subsidi jagung, yang diketik petani itu lombok. Diketik sampai tiga kali, akhirnya kartu terblokir. Ribet,” kesalnya.
Bukan itu saja, lanjut dia menerangkan, ada jenis tanaman yang sama dengan varietas berbeda yang perlu diinput dengan cara yang berbeda pula.
Walhasil, prosesnya bertambah rumit. Menurutnya proses seperti itu justru menghambat pertanian.
“Itu pakai aplikasi, kayak ATM. Itu terlalu sulit bagi petani kecil,” katanya. Ia berharap pemerintah lebih peka terhadap kondisi petani di setiap daerah.
Dampak yang ditimbulkan dari kesulitan para petani bisa menjadi efek berantai. Karena berimbas pula terhadap pengelola kios penyalur pupuk subsidi.
“Kios sebenarnya banyak, ada di setiap desa. Tapi ini banyak yang mengundurkan diri karena tidak sanggup.
Harapannya dipermudah mekanisme penyalurannya, jangan terlalu ribet,” pungkasnya. (*)
