KOTAKU, PENAJAM-DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) PPU di Kantor DPRD PPU, Senin (6/3/2023).
Para legislator dari Komisi III yang membidangi pembangunan dan keuangan, membahas kerja sama penggunaan Wisma PKK PPU oleh pihak ketiga, yang kini dimanfaatkan sebagai Penajam Suite Hotel.
Sekretaris Komisi III DPRD PPU Thohiron mengatakan, para legislator menanyakan bagaimana proses administrasi dan sebagainya.
Dia berharap pihak ketiga segera menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.
“Karena dengar-dengar, pihak ketiga belum memenuhi kewajibannya.
Belum membayar kontraknya,” ujar Thohiron.
Menurut informasi yang dia terima, pihak ketiga belum memenuhi kewajibannya sejak Agustus 2022 lalu.
“Sudah sekitar tujuh atau delapan bulan. Ini harus diselesaikan agar tidak menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ungkapnya.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hingga kini belum ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau kontrak yang dapat diandalkan pihak-pihak terkait.
Kemudian, pembayaran dari pihak ketiga juga tersendat.
Sehingga Komisi III perlu mengetahui kendala yang dihadapi selama proses tersebut.
“Tapi kami belum crosscheck ke Sekretaris Daerah.
Beliau yang punya (mengelola) aset,” urainya.
Para wakil rakyat PPU berencana untuk menggelar hearing lanjutan untuk membahas hal tersebut.
“Kemudian kami pertanyakan aset-aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Ada perpustakaan, gedung Bulog dan SD. Kemudian lahan Perusda.
Itu semua yang kami tanyakan,” ungkapnya.
Ia berharap persoalan ini bisa segera selesai dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan sampai ada masalah kemudian hari.
Karena kalau tidak dibayar oleh pihak ketiga, pada akhirnya akan menjadi piutang.
Kalau jadi piutang, maka akan jadi temuan BPK. Makanya kami minta segera diselesaikan,” pungkasnya. (*)
