KOTAKU, PENAJAM-Akses jalan berlubang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membutuhkan perhatian dinas terkait.
Hal ini disuarakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Thohiron, saat ditemui di gedung DPRD PPU, Selasa (14/3/2023).
Dia mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU untuk melakukan perbaikan akses jalan tersebut.
“Semestinya tidak perlu menunggu jalan itu sampai rusak. Ketika ada jalan yang tidak layak dilewati, segera dipelihara,” ujar Thohiron.
Jalan yang dimaksud Thohiron yakni jalan sekitar Gerbang Madani, yang merupakan akses terdekat menuju kantor-kantor pemerintahan yang selama ini dilalui para pegawai pemerintah maupun masyarakat umum.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, Dinas PUPR PPU memiliki alat yang diperlukan untuk pemeliharaan jalan.
Menurutnya, jika tidak segera diperbaiki maka kerusakan jalan akan semakin parah. Disebabkan banyak faktor. Salah satunya, curah hujan yang belakangan ini semakin meningkat.
“Sehingga kami berharap, dinas terkait dalam hal ini PUPR segera memperbaiki jalan-jalan yang tidak layak di lingkungan pemerintah,” katanya.
Menurutnya, tidak ada kendala yang berarti bagi PUPR untuk segera melaksanakan perbaikan jalan tersebut.
“Kurang Care (peduli, Red) saja. Kendalanya saya rasa tidak ada, karena material ada di situ, alat ada.
Saya juga yakin, anggaran pada bulan-bulan ini pasti ada. Jadi harapannya sebaiknya segera diperbaiki,” katanya.
Tak lama kemudian, Thohiron rupanya berinisiatif menghubungi pihak terkait. Dari pembicaraannya itu, Dinas PUPR PPU akan segera mengambil langkah perbaikan.
Meskipun, proses perbaikan jalan tersebut bukan perkara mudah. Sebab kerusakannya sepotong-sepotong dengan dimensi yang berbeda-beda.
Ada kerusakan jalan sepanjang sekira 10 meter dan ada pula ruas jalan yang tingkat kerusakannya lebih parah.
“Dari informasi yang saya terima, proses perbaikannya cukup rumit. Jalan itu harus dibongkar dan dikerjakan kembali,” ucapnya.
Ia pun mengapresiasi peran masyarakat yang ikut mengawasi aset dan fasilitas umum (fasum) daerah, agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Seperti laporan masyarakat terkait jalan rusak di Petung.
“Saya juga mendapat laporan dari masyarakat. Kami dari DPRD tinggal telepon saja dinas terkait dan Alhamdulillah, langsung direspons,” pungkasnya. (*)
