Namun kelangkaan pupuk dan sistem irigasi yang belum maksimal, membuat kalkulasi biaya produksi diprediksi lebih tinggi ketimbang hasil panennya.
“Kalau terkait sistem irigasi, tentu kami berharap adanya komitmen pemerintah untuk merealisasikan Bendung Regulator Sungai Telake,” ujarnya, ditemui di kantornya, Jalan Olahraga RT 10 Dusun III, Kecamatan Babulu, Rabu (12/4/2023).
Rencana pembangunan infrastruktur itu sebenarnya telah disinggung berbagai pihak. Salah satunya Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi, yang gencar menyuarakan agar Bendung Regulator Sungai Telake ditetapkan sebagai program nasional.
Ismail Hasan menyebut, di luar persoalan Bendung Regulator Sungai Telake, ada persoalan lain yang dihadapi para petani.
Yaitu kelangkaan pupuk di daerah. Kalaupun tersedia, harganya relatif lebih mahal dari pupuk bersubsidi.
“Mahal juga, langka juga,” katanya.
Menurutnya, harga pupuk non subsidi bisa mencapai Rp1 juta lebih untuk kebutuhan satu kali pemupukan, di lahan seluas sekitar 1 hektare. Sementara harga pupuk bersubsidi berkisar setengah dari harga pupuk non subsidi.
Hal ini membuat para petani gamang. Sebab selain fenomena kelangkaan pupuk, proses penyaluran pupuk bersubsidi juga diatur melalui kartu tani.
Program yang diinisiasi Kementerian Pertanian itu rupanya berdampak terhadap penyaluran subsidi ke petani di daerah.
Ismail Hasan menyebut, program ini dikeluhkan masyarakat lantaran datanya belum diperbarui.
Sehingga ada kasus petani yang memiliki kartu tani, namun tidak mendapatkan pupuk bersubsidi karena namanya belum terdaftar sebagai penerima.
“Ketika pengambilan pupuk bersubsidi, ternyata tidak ada namanya. Bukan terblokir, namun memang tidak ada datanya,” ungkapnya.
Ia menyebut, pemerintah tingkat desa telah melakukan upaya koordinasi melalui forum rapat dengan petani yang menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) untuk memperbarui data.
Penyaluran pupuk juga menjadi persoalan bagi para petani mandiri yang tidak tergabung dalam kelompok tani.
Karena salah satu syarat penyaluran pupuk bersubsidi, yakni harus bergabung dengan suatu kelompok tani.
“Jadi memang petani berharap ada perhatian yang serius dari para stakeholder, untuk mendukung cita-cita PPU sebagai lumbung pangan IKN,” pungkasnya. (*)
