KOTAKU, BALIKPAPAN-Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan menggelar Pasar Murah dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pangan pokok terjangkau dan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN).
Hal itu disampaikan Kepala Disketapang Mulyono dijumpai di sela Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Waru yang digelar di gedung serbaguna Desa Sesulu, Kamis (1/2/2024).
“Namanya Gerakan Pangan Murah. Rencananya digelar awal Maret 2024, menjelang Ramadan,” terangnya.
Kata Mulyono, kegiatan iitu untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi.
Ya, pasar murah jadi andalan karena konon cukup ampuh mengendalikan inflasi. Karena melalui pasar murah, masyarakat akan mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Karenanya, pemerintah daerah gencar menggelar kegiatan tersebut. Apalagi menjelang hari besar, momentum yang kerap mendongkrak peningkatan konsumsi. Dampaknya, harga kebutuhan pokok melonjak akibat tingginya permintaan.
Seperti menjelang Ramadan, Idulfitri dan Iduladha. Termasuk Natal dan Tahun Baru.
Mulyono menjelaskan, Gerakan Pangan Murah jelang Ramadan akan digelar awal Maret mendatang. Dipusatkan di Kecamatan Waru.
Melibatkan seluruh stakeholder terkait. Mulai Bank Indonesia, distributor dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Ada juga program Badan Pangan Nasional (yang semakin memeriahkan Gerakan Pangan Murah,” pungkasnya.
Terkait pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Makmur Marbun saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar di aula lantai III Kantor Bupati PPU, Jum’at (2/2/2024).
Di antaranya dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat dan perangkat kelurahan, desa hingga rukun tetangga (RT).
“Perbaiki tata kelola distribusi beberapa komoditas strategis, seperti subsidi harga dan subsidi ongkos angkut terhadap komoditas bahan pokok penting yang mengalami gejolak harga di Kabupaten PPU,” katanya.
Bahkan orang nomor satu di PPU ini akan membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang melarang membawa gabah keluar PPU.
Melainkan diproduksi di daerah sehingga harga pangan dapat terkendali.
“Harapannya, melalui kerja sama seluruh stakeholder tingkat inflasi dapat teratasi, jangan sampai inflasi di PPU tinggi seiring dengan pemindahan ibu kota negara di Kabupaten PPU,” pungkasnya. (*)
