KOTAKU, PENAJAM-Pemindahan ibu kota negara Indonesia (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kaltim, saat ini sudah memasuki tahap finalisasi. Seperti yang disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa saat rapat akhir tahun lalu.
Terkait itu, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten PPU mengingatkan Pemerintah RI agar aspirasi daerah tidak ditinggalkan dalam tahapan tersebut.
“Penting untuk mengawal bahwa aspirasi masyarakat daerah, khususnya yang masuk wilayah IKN didengar dan diakomodir oleh Pemerintah Pusat,” kata Ketua DPD KNPI PPU Sulthan dalam sebuah kesempatan Senin (1/2/2021).
Tujuannya, untuk meminimalisir riak-riak konflik sosial dalam tahapan pembangunan IKN. “Sebab di wilayah IKN tersebut ada penghuninya, ada masyarakatnya dan tentu ada kebudayaan yang hidup di sana. Jangan sampai, karena tidak didengar dan diakomodirnya aspirasi daerah, timbul konflik yang tidak diinginkan. Tentu akan menghambat dan menjadi masalah tersendiri,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Sultan, Pemerintah RI juga perlu memperhatikan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat daerah. Sebab nantinya, dalam proses maupun pasca pembangunan IKN, akan ada migrasi penduduk besar-besaran dari luar daerah. “Masyarakat lokal jangan sampai jadi penonton bahkan terpinggirkan, suatu ironis tentunya,” tuturnya seraya mengingatkan.
Ia juga menaruh harap Pemerintah RI memperhatikan keterlibatan putra-putri daerah dalam Badan Otoritas IKN (BOI). Bila perlu BOI dipimpin putra-putri daerah untuk memudahkan. Apalagi SDM di daerah tentu mengenal betul kondisi sosiologis dan geografis wilayah IKN. (Advertorial/Diskominfo PPU)
