KOTAKU, PENAJAM-Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro gelar diskusi dengan 20 organisasi masyarakat (Ormas) untuk menggali informasi lapangan terkait Perkembangan Pemindahan Ibu Kota Baru (IKN) dan Program Prioritas Nasional di Kaltim di ruang rapat lantai III kantor DPRD PPU, Rabu (16/6/2021).
Ada sejumlah aspirasi yang disampaikan terkait pemindahan IKN. Di antaranya pertanahan, wilayah adat dan konflik agreria. Menurut Juri Ardiantoro itu lumrah karena untuk masa depan masyarakat PPU terkait pemindahan IKN.
“Terkait pemenuhan aspirasi itu tentu mempertimbangkan banyak hal. Apakah secara aturan, secara realitas bisa diwujudkan atau mungkin ada semacam penyesuaian agar aspirasi itu bisa diwujudkan. Pada intinya aspirasi itu sangat diperhatikan dalam pembangunan IKN di PPU,” kata Juri Ardiantoro.
Ada juga usulan pembentukan Otoritas IKN yang dipimpin warga lokal. Perihal itu, dianggap wajar. Ia pun memastikan akan menyusun lembaga otoritas. Ketua maupun wakilnya bisa dikombinasi antara tokoh lokal dengan tokoh nasional.
“Intinya kepala otoritas ini bisa mengelola pembentukan IKN dan tokoh lokal dalam pembangunan IKN ini tentu harus diperhatikan dan semua akan kami sampaikan kepada Presiden RI,” bebernya.
Adapun rencana proyek pembangunan IKN pihaknya menunggu penyerahan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN.
“Kami masih menunggu penyerahan draf RUU ke DPR oleh Presiden RI Joko Widodo dan setelah itu baru ada pembahasan,” lanjutnya.
Sementara itu Bupati PPU H Abdul Gafur Mas’ud (AGM) berharap dalam kunjungan ini pembangunan IKN di PPU bisa berjalan lancar dengan penuh keberkahan. Berjalannya proyek tersebut menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam menjalankan pembangunan IKN di Kaltim.
“Aspirasi tadi khususnya masyarakat adat akan diperjuangkan agar tidak ada rasa ditinggalkan atau tidak diperhatikan. (mungkin sebelumnya) Adat PPU tidak cukup terkenal di kancah nasional, tetapi dengan adanya pembangunan IKN, yang dulunya tidak tahu Suku Paser, Alhamdulillah sekarang seluruh Indonesia bisa mengenalnya. Saya berharap generasi mudah di Kabupaten PPU termasuk adat, bisa mendunia,” kata AGM.
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin berpesan semua pihak wajib mendukung IKN di PPU demi kepentingan negara dan seluruh rakyat Indonesia.
“Tidak boleh ada orang yang tidak memberikan dukungan pembangunan IKN di Kabupaten PPU, kerana di negara-negara maju itu pemindahan IKN hal yang biasa, semua harus dibicarakan baik-baik mau DPR maupun pemerintah dan jangan sampai merugikan kepentingan bangsa dan negara,” ucap Ngabalin.
Dalam kegiatan itu turut hadir Ketua DPRD PPU Jhon Kenedy dan anggota DPRD lainnya. Sementara 20 ormas yang berkesempatan mengikuti kegiatan di antaranya Sultan Paser YM Aji Muhammad Jamawi, Ketua DPP Lembaga Adat Paser, Ketua DPW Lembaga Adat PPU, Ketua Paser Bakerai, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Ketua DPP Laskar Pertahanan Adat Paser, Ketua PC Nahdlatul Ulama PPU, Ketua PC Muhammadiyah PPU, KNPI PPU, GP Ansor PPU,Pemuda Pancasila PPU, Bawe-Paser PPU, Komunitas Dayak, Pelaku Seni, dan beberapa ormas lainnya. (advertorial/diskominfoppu)
