KOTAKU, PENAJAM-Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun memimpin rapat koordinasi tata kelola penyaluran BBM dan elpiji 3 Kilogram (Kg).
Kegiatan digelar di Kantor Bupati PPU, Kamis (11/01/24). Hadir dalam kesempatan tersebut, Sales Area Manager Pertamina Ayub Rinto dan para agen elpiji di PPU.
Dalam siaran pers yang disampaikan, Makmur menjelaskan dengan dipilihnya Kabupaten PPU sebagai wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, perlu dilakukan tata kelola yang baik demi kesejahteraan masyarakat dalam hal ini terkait distribusi BBM dan elpiji 3 Kg.
“Kalau mau menegakkan aturan tidak boleh separuh-separuh, menurut saya harus cepat didiskusikan,” tegas Makmur.
Setelah proses diskusi, terdapat beberapa usulan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan kekurangan kuota BBM di PPU.
Di antaranya mengusulkan penambahan kuota BBM ke BPH Migas, penyaluran BBM untuk akhir tahun 2024 akan ditarik untuk memenuhi kebutuhan awal tahun 2024, melakukan penertiban terhadap keberadaan pengetap.
Tidak hanya itu, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran BBM bersama dengan instansi terkait.
Selain kuota BBM, keluhan masyarakat terhadap kelangkaan elpiji 3 Kg pun turut menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.
Itu akibat kurangnya kuota elpiji 3 Kg yang dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dari alokasi yang diusulkan.
Untuk mengatasi hal tersebut, akan diusulkan penambahan kuota elpiji 3 Kg, zonasi pelayanan agen elpiji 3 Kg, mensosialisasikan kepada pangkalan dan agen tidak menjual elpiji 3 Kg lintas wilayah dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Selain itu, semua pangkalan wajib memberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pembelian elpiji 3 Kg oleh masyarakat agar dapat diketahui kebutuhan masing-masing kepala keluarga (KK). (*)
