KOTAKU, PENAJAM-DPRD Kabupaten PPU menggelar Rapat Paripurna HUT ke 21 PPU, Sabtu (11/3/2023).
Kegiatan digelar di Gedung Paripurna DPRD PPU, dihadiri Bupati Kabupaten PPU Hamdam beserta jajarannya, serta dihadiri segenap legislator Benuo Taka.
“Dalam usia 21 tahun kabupaten ini tentu sudah banyak mengalami kemajuan yang terjadi dalam proses menjadi dewasa.
Namun tidak dapat dipungkiri, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi,” ujar Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor, dalam sambutannya.
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, masih banyak upaya perbaikan yang perlu dilakukan. Salah satunya infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan.
Hal ini menjadi vital, sebab menurutnya, akses jalan desa menuju kecamatan, kabupaten serta jalan provinsi dan jalan nasional merupakan penghubung arus perekonomian.
“Yang kedua terkait penyediaan air bersih. Ini masih menjadi salah satu problem yang harus segera dituntaskan.
Terutama penyediaan sumber air baku yang perlu dipersiapkan menghadapi perubahan dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” urainya.
Syahrudin juga menyoroti sarana pelayanan publik, berupa kantor-kantor pemerintahan yang sampai saat ini belum dapat terpenuhi dan terbangun secara konsisten sebagai implementasi pelayanan terpadu dan terpusat.
Selain itu, Syahrudin mengatakan perlu segera mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2002, karena dengan pengesahan UU Nomor 3 tahun 2022 telah mengubah batas wilayah PPU.
“Perlu segera meakukan revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah, Red) Kabupaten PPU, mengingat perubahan status Kecamatan Sepaku sebagai bagian dari wilayah Otorita IKN dan perlunya perubahan penataan kabupaten agar dapat ruang strategis terintegrasi dengan tata ruang IKN,” katanya.
Terutama, kawasan industri, pariwisata, permukiman dan kawasan lain yang dapat menunjang laju pertumbuhan perekonomian PPU.
Selain itu, Syahrudin juga menyoroti upaya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, dengan pemberdayaan masyarakat lokal dalam upaya pembangunan IKN Nusantara.
“Sebaiknya semua elemen masyarakat dilibatkan, baik tenaga kerja lokal, kontraktor lokal, serta mendukung kegiatan UMKM guna menunjang pelaksanaan pembangunan IKN tersebut,” pungkasnya. (*)
