KOTAKU, PENAJAM-Peran aktif masyarakat Sepaku untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi pekerja di lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, rupanya tidak mendapat respons positif.
Keluhan warga ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Sariman.
Sariman menjelaskan warga Sepaku berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi pekerja di lokasi pembangunan IKN.
Namun usaha tersebut tidak lagi berjalan lancar lantaran Kementerian PUPR telah mengambil alih penyediaan air bagi pekerja.
Penghentian suplai air bersih yang sudah diusahakan masyarakat ini pun menuai polemik.
Sariman geram, pasalnya warga mengaku mengalami kerugian karena telah mengeluarkan modal untuk membeli tandon, mesin penyedot air dan sebagainya.
“Katakanlah begini, sudah berbulan-bulan perjuangan masyarakat menyuplai air. Tiba-tiba dikurangi menjadi enam tandon.
Alasannya ada mobil dari PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang menyuplai air.
Kalau begini, kasihan masyarakat,” ujar Sariman, ditemui di Kantor DPRD PPU, Senin (6/3/2023).
Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Sepaku itu mengungkapkan peran serta masyarakat harusnya terus didorong dan didukung. Bukan malah sebaliknya.
“Ini kan urusan uang kecil. Kecuali kalau bendungan Sepaku-Semoi sudah aktif dan pipanya sudah sampai di sana, maka berbeda ceritanya,” kata Sariman.
Adapun upaya Sariman untuk mengatasi masalah ini, yakni dengan menghubungi beberapa pihak mulai dari kepolisian dan dinas terkait.
“Saya sampaikan bahwa masyarakat melakukan pekerjaan yang mereka awalnya tidak siap. Tapi lantas dikerjakan.
Tapi di tengah perjalanan diputus begitu saja.
Menurut saya mereka tidak perlu diganggu, sampai pipa bendungan Sepaku-Semoi terpasang,” ungkapnya.
Sariman juga sudah menyampaikan kepada para pekerja, untuk membuat kontrak dengan warga sekitar.
Sehingga ada kepastian hukum bagi kedua belah pihak untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
“Jangan hanya diminta, lalu tidak ada kelanjutannya.
Kontrak misalnya satu tahun. Minimal jelas. Kalau begini kasihan masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya ada banyak persoalan baru yang dihadapi masyarakat Sepaku, sejak pemerintah menetapkan IKN Nusantara.
Semua persoalan itu masih menjadi tantangan bagi pihak berwenang, agar proses pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara bisa berjalan dengan baik.
“Seperti soal sampah. Ada sampah material dan lain sebagainya.
Begitu dibuang di tempat sampah warga, ya marahlah mereka.
Masalahnya, warga saja sudah kewalahan soal sampahnya,” katanya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pada dasarnya PKS memiliki pendapat tersendiri mengenai IKN Nusantara.
Namun sebagai politisi Dapil Sepaku, Sariman menilai kebijakan pemerintah terkait IKN Nusantara merupakan langkah positif bagi daerah.
Harapannya bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat di Sepaku.
Dan dampak positif itu yang diharapkan dapat diwujudkan sejak awal proses pembangunan IKN Nusantara.
“Kalau perlu seluruh anggaran ditarik untuk pembangunan IKN, tentu saya senang. Karena saya ada sentimen Dapil.
Jadi kami tidak menolak IKN, malah sebaliknya kami sangat bersyukur.
Tapi sebaiknya setiap kebijakan, juga diseimbangkan untuk warga Sepaku,” pungkasnya. (*)
