KOTAKU, PENAJAM-Maraknya isu beredar di media sosial mengenai tunggakan retrebusi pembayaran air Masjid Agung Al-Ikhlas Penajam hingga terancam tidak akan mendapatkan kebutuhan air bersih dari Perusahan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka (AMDT) Penajam Paser Utara (PPU).
Menurut isu beredar saat ini, Masjid Agung Al-Ikhlas Penajam menunggak pembayaran retribusi air selama setahun.
Terhitung mulai Januari–Desember 2023 dengan total Rp31,9 jutaan. Berdasarkan tagihan yang diterbitkan Perumda AMDT PPU.
Mendengar informasi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU mengambil sikap.
“Sebetulnya terkait dengan persoalan ini kami pun sudah merespon dengan cepat dan kemarin sore sebetulnya sudah selesai,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar dalam siaran pers yang disampaikan usai rapat bersama Direktur Perumda AMDT PPU Abdul Rasyid beserta jajaran di ruang rapat Sekda PPU, Kamis (18/01/2024).
Tohar juga menjelaskan jika rapat yang digelar dengan Perumda AMDT PPU merupakan diskusi lanjutan.
Tujuannya agar persoalan-persoalan yang terjadi seperti ini tidak terulang kembali.
“Oleh karena ini saya menganggap penting untuk memahamkan kepada para pihak agar bertindak dalam rangka pengeloaan sarana dan prasarana.
Kesimpulannya dengan rapat hari ini atau pagi ini yang sesungguhnya sudah selesai kemarin sore persoalan kewajiban terhadap penggunaan sumber daya air bersih di Masjid Agung Al-ikhlas sudah selesai,” tegas Tohar.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perumda AMDT PPU Abdul Rasyid menambahkan tidak pernah mengeluarkan surat tagihan retribusi air untuk Masjid Agung Al-Ikhlas Penajam.
Terlebih isu ancaman pemutusan sambungan. “Itu tidak benar adanya,” terangnya.
Menurutnya, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umat, Perumda AMDT PPU punya kebijakan tersendiri, apalagi masjid tersebut kebanggaan daerah.
“Yang jelas sampai saat ini dan hari ini kami bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini pengurus masjid itu selalu berkomunikasi aktif sehingga rumah ibadah ini berjalan seperti biasanya.
Jadi intinya ini hanya terjadi miskomunikasi dan mungkin ada beberapa pengurus yang informasinya terputus di tengah jalan kemudian dalam penyampaiannya keliru,” pungkasnya. (*)
