KOTAKU, PENAJAM- Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan menjalankan fungsi pengawasan program kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU Tahun Anggaran 2022.
Para legislator dijadwalkan akan turun langsung ke lapangan, dalam waktu dekat.
“Kami minta teman-teman turun ke lapangan untuk melihat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan kami evaluasi. Kami lihat hasilnya seperti apa.
Apakah ada kendala, (jika ada) kami akan panggil dinas-dinasnya nanti,” kata Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor, yang juga Ketua Tim Banggar DPRD PPU, saat ditemui di kantornya, Selasa (28/2/2023).
Dia mencontohkan beberapa program kerja yang akan dievaluasi terkait dengan proses pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, serta program-program lainnya yang telah berjalan selama 2022.
“Nanti kami panggil Badan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum, terkait dengan serapan anggaran,” katanya.
Syahrudin mengatakan, fungsi pengawasan ini juga akan melihat kondisi Dana Bagi Hasil (DBH) yang sudah masuk ke kas daerah.
“Kalau hasil evaluasi kami memang sudah mencapai 50 persen atau 70 persen, maka akan dilakukan perubahan untuk menampung DBH yang sudah masuk, namun belum ada regulasinya,” urainya.
Menurutnya, pemanfaatan anggaran daerah tidak hanya melibatkan Tim Banggar yang seyogianya menampung aspirasi masyarakat PPU.
Namun juga ada peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Nah, di forum inilah kedua pihak berupaya meramu dan membahas penggunaan anggaran daerah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, demi kesejahteraan masyarakat.
“Sebenarnya kalau fungsi Banggar, tidak hanya membahas anggaran.
Tetapi juga termasuk pengawasannya, implementasinya, dan itu semua melibatkan rekan-rekan di DPRD,” jelasnya.
Adapun APBD Kabupaten PPU tahun anggaran 2023 mencapai sekitar Rp1,9 triliun.
Namun proses pengawasannya akan dimulai saat program atau kegiatan pemerintahan berjalan.
“Saat ini kami melihat progres program yang sudah berjalan.
Bagaimana proses lelang dan sebagainya,” urainya.
Ia berharap, semua program pemerintah tahun 2023 dapat berjalan lancar.
“Kalau ada masalah, ya nanti kami panggil Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan). Apalagi ini menjelang HUT PPU, kami mau kondusif,” pungkasnya. (*)
