KOTAKU, PENAJAM-Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Muhammad Bijak Ilhamdani soroti persoalan warga Kecamatan Sepaku, terkait harga jual lahan yang dinilai murah.
Lokasi Kecamatan Sepaku yang strategis dan berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), membuat banyak investor tergiur untuk memiliki lahan.
Hal ini disampaikannya saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPRD Balangan, Kalimantan Selatan, Rabu (22/2/2023).
Pertemuan yang digelar di DPRD Kabupaten PPU itu membahas beberapa hal terkait konektivitas dan investasi di sekitar IKN.
“Mereka tertarik. Jadi tadi kami membahas terkait investasi perumahan dan kampus. Karena banyak perguruan tinggi dari Jakarta yang ingin membangun kampus di sini. Jadi mereka menanyakan apa saja yang bisa disinergikan,” ujar Bijak.
Dalam kesempatan itu, Bijak juga menyampaikan persoalan jual beli lahan di Sepaku. Lantaran ada warga PPU yang merasa tanahnya dihargai lebih rendah daripada harapan.
“Kami dari DPRD tentunya menginginkan adanya transparansi. Berapa sesungguhnya harga jual.
Tentu bagi kami, bagaimana membangun peradaban kalau warga sekitar mengalami kerugian,” urainya.
Politisi dari Fraksi Demokrat itu berharap pihak yang nanti melakukan pembebasan lahan bisa berlaku adil, dengan melakukan transparansi nilai transaksi yang sebenarnya.
“Kalau nilainya disampaikan, tentu masyarakat bisa lebih paham. Kami juga saat memberikan pengertian kepada masyarakat, jadi lebih mudah,” katanya.
Dengan demikian, kata dia, maka anggota DPRD juga bisa menjadi corong Pemerintah Kabupaten PPU dalam rangka menstabilkan kondisi masyarakat di daerah.
Adapun nilai jual tanah di PPU, menurutnya belum stabil.
“Saya pikir NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) itu belum update. Malah, setahu saya NJOP di Penajam ini lebih tinggi.
Makanya belum ada nilai jual yang ditetapkan. Kami juga mengharapkan ada transparansi,” katanya.
Ia menginginkan ada pertemuan secara terbuka, agar seluruh masyarakat memahami persoalan transaksi jual beli tanah, khususnya di kawasan yang bersinggungan langsung dengan lokasi IKN. Sehingga stabilitas warga khususnya di Sepaku bisa dipertahankan.
“Kalau misalkan harganya Rp300 ribu per meter. Ya, harus disahkan. Walaupun ada perbedaan grade tertentu, maka itu harus dijelaskan juga.
Dan saya pikir harus dilakukan secara terbuka. Dihadiri oleh Otorita IKN dan tokoh masyarakat,” imbuhnya.
Nah, hal inilah yang menjadi dasar bagi anggota DPRD Balangan yang hadir di DPRD PPU, sebagai bahan pertimbangan saat memutuskan untuk berinvestasi.
“Supaya iklim investasi baik saat masa depan, maka ini harus dilakukan,” katanya.
Adapun anggota DPRD Balangan dalam Kunker, mengaku ingin membangun hunian di kawasan yang berdekatan dengan IKN.
“Mereka ingin membangun perumahan dan pertanian. Karena untuk saat ini juga tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan,” imbuhnya. (*)
